“Inti dari
berkembangnya ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge-based
economy/society) sebenarnya adalah semakin kuatnya sistem inovasi. Setidaknya
ada tiga alasan atau tujuan pokok mengapa penguatan sistem inovasi dibutuhkan
oleh Indonesia ke depan. Pertama, untuk mempercepat kemampuan memenuhi
kebutuhan atau hak dasar rakyat dan perlindungan publik. Perbaikan ketahanan
pangan dan energi, bahkan perlindungan publik atas keamanan dari produk dan
teknologi adalah di antara contoh ranah penting bagian ini yang perlu kita
tingkatkan,” ungkap Sekretaris Utama BPPT, Jumain Appe kala membuka Forum
Kerjasama Daerah, Jakarta (17/12).
Tujuan kedua,
lanjut Jumain adalah untuk meningkatkan peran Iptekin sebagai enabler,
accelerator, dan transfomer pembangunan dalam meningkatkan daya saing dan
memperkuat kohesi sosial. Penguatan sistem inovasi mutlak diperlukan untuk
mempercepat peningkatan kemampuan dan posisi Indonesia yang memiliki daya saing
yang tinggi, serta pada saat bersamaan membawa kepada kohesi sosial yang
semakin kuat. Tujuan ketiga, sebutnya adalah dalam memaknai cita-cita NKRI kita
tidak dapat lagi mengabaikan dimensi Iptekin, karena suka atau tidak suka,
semakin kita sadari bahwa esensi kedaulatan semakin ditentukan atau setidaknya
dipengaruhi oleh kemampuan kita di bidang Iptekin.
Jumain kemudian
menuturkan mengenai beberapa prakarsa penting yang dilakukan BPPT bersama mitra
daerah dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah Inovatif, seperti membangun
ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya bisnis dan masyarakat inovatif yang
dilakukan di Kota Cimahi, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pelalawan, yakni
dengan memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD) supaya
sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, serta telah mengadopsi roadmap
penguatan sistem inovasi di dalamnya. “Prakarsa lain yang dilakukan antara lain
memperbaiki sistem perizinan bisnis di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekalongan,
membangun dan mengembangkan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan,
pembangunan ruang publik kreatif di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pelalawan,”
ungkapnya.
Sebagai
informasi, pada acara yang mengambil tema Peran Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
Dan Inovasi (Iptekin) Dalam Pembangunan Daerah ini, juga dihadiri oleh Kepala Daerah
mitra kerja BPPT, seperti Bupati Pelalawan, Bantaeng dan Walikota Pekalongan
juga turut hadir sebagai narasumber dengan menyampaikan kisah suksesnya dengan
bermitra bersama BPPT.
Kisah sukses yang
dapat juga diadopsi oleh daerah lainnya antara lain prakarsa klaster
industri yang dikembangkan di Kota Cimahi, klaster industri kreatif. Kemudian
klaster industri yang dikembangkan di Kota Pekalongan yakni klaster
industri batik, sedangkan Kabupaten Pelalawan Riau memgembangkan klaster pariwisata
dan klaster industri hilir sawit.
Beberapa prestasi
dari mitra daerah yang didampingi BPPT antara lain Kota Cimahi memperoleh E-gov
Award dan ICT Pura tahun 2011, serta Anugerah Inovasi Jabar; Kota
Pekalongan tahun 2013 antara lain memperoleh K.H. Dewantara Award (Penerapan
TIK Untuk Pendidikan), Penghargaan dari Kemenristek sebagai Kota
Percontohan Penerapan Egov Berbasis Teknologi Open Source, Rekor Dunia MURI,
Kategori Pemda Terbanyak Mengembangkan dan Memanfaatkan Aplikasi OSS, Juara I
Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) – dalam rangka Gelar Teknologi Tepat
Guna (TTG), serta penghargaan nasional lain yang berkaitan dengan inovasi di
tahun sebelumnya. Sementara itu Kabupaten Pelalawan yang baru satu tahun
didampingi BPPT, bersama Kota Pekalongan, terpilih sebagai nominator di antara
25 daerah penerima innovation government award (IGA) tahun 2013 dari
Kemendagri.
Berdasarkan pengalaman BPPT dalam mendampingi beberapa daerah,
Jumain kemudian meyakini bahwa inovasi dapat berkembang secara optimal
apabila kita dapat mengelola tiga hal, yakni perbedaan pendapat/gagasan, sumber
daya manusia yang mumpuni, dan keterbukaan di antara pelaku-pelakunya. Selain
itu, keberhasilan mengembangkan bisnis dan masyarakat yang inovatif akan sangat
ditentukan oleh kualitas leadership (kepemimpinan) di berbagai tingkatan, baik
kepala daerah, para kepala SKPD dan para pelaku bisnis sendiri. “Komitmen
dan konsistensi semua pihak, untuk bersama-sama mau melakukan perubahan melalui
terobosan dalam melaksanakan pembangunan, merupakan kunci keberhasilan seluruh
prakarsa tersebut,” tegasnya.
“Inti dari
berkembangnya ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge-based
economy/society) sebenarnya adalah semakin kuatnya sistem inovasi. Setidaknya
ada tiga alasan atau tujuan pokok mengapa penguatan sistem inovasi dibutuhkan
oleh Indonesia ke depan. Pertama, untuk mempercepat kemampuan memenuhi
kebutuhan atau hak dasar rakyat dan perlindungan publik. Perbaikan ketahanan
pangan dan energi, bahkan perlindungan publik atas keamanan dari produk dan
teknologi adalah di antara contoh ranah penting bagian ini yang perlu kita
tingkatkan,” ungkap Sekretaris Utama BPPT, Jumain Appe kala membuka Forum
Kerjasama Daerah, Jakarta (17/12).
Tujuan kedua,
lanjut Jumain adalah untuk meningkatkan peran Iptekin sebagai enabler,
accelerator, dan transfomer pembangunan dalam meningkatkan daya saing dan
memperkuat kohesi sosial. Penguatan sistem inovasi mutlak diperlukan untuk
mempercepat peningkatan kemampuan dan posisi Indonesia yang memiliki daya saing
yang tinggi, serta pada saat bersamaan membawa kepada kohesi sosial yang
semakin kuat. Tujuan ketiga, sebutnya adalah dalam memaknai cita-cita NKRI kita
tidak dapat lagi mengabaikan dimensi Iptekin, karena suka atau tidak suka,
semakin kita sadari bahwa esensi kedaulatan semakin ditentukan atau setidaknya
dipengaruhi oleh kemampuan kita di bidang Iptekin.
Jumain kemudian
menuturkan mengenai beberapa prakarsa penting yang dilakukan BPPT bersama mitra
daerah dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah Inovatif, seperti membangun
ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya bisnis dan masyarakat inovatif yang
dilakukan di Kota Cimahi, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pelalawan, yakni
dengan memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD) supaya
sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, serta telah mengadopsi roadmap
penguatan sistem inovasi di dalamnya. “Prakarsa lain yang dilakukan antara lain
memperbaiki sistem perizinan bisnis di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekalongan,
membangun dan mengembangkan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan,
pembangunan ruang publik kreatif di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pelalawan,”
ungkapnya.
Sebagai
informasi, pada acara yang mengambil tema Peran Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
Dan Inovasi (Iptekin) Dalam Pembangunan Daerah ini, juga dihadiri oleh Kepala Daerah
mitra kerja BPPT, seperti Bupati Pelalawan, Bantaeng dan Walikota Pekalongan
juga turut hadir sebagai narasumber dengan menyampaikan kisah suksesnya dengan
bermitra bersama BPPT.
Kisah sukses yang
dapat juga diadopsi oleh daerah lainnya antara lain prakarsa klaster
industri yang dikembangkan di Kota Cimahi, klaster industri kreatif. Kemudian
klaster industri yang dikembangkan di Kota Pekalongan yakni klaster
industri batik, sedangkan Kabupaten Pelalawan Riau memgembangkan klaster pariwisata
dan klaster industri hilir sawit.
Beberapa prestasi
dari mitra daerah yang didampingi BPPT antara lain Kota Cimahi memperoleh E-gov
Award dan ICT Pura tahun 2011, serta Anugerah Inovasi Jabar; Kota
Pekalongan tahun 2013 antara lain memperoleh K.H. Dewantara Award (Penerapan
TIK Untuk Pendidikan), Penghargaan dari Kemenristek sebagai Kota
Percontohan Penerapan Egov Berbasis Teknologi Open Source, Rekor Dunia MURI,
Kategori Pemda Terbanyak Mengembangkan dan Memanfaatkan Aplikasi OSS, Juara I
Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) – dalam rangka Gelar Teknologi Tepat
Guna (TTG), serta penghargaan nasional lain yang berkaitan dengan inovasi di
tahun sebelumnya. Sementara itu Kabupaten Pelalawan yang baru satu tahun
didampingi BPPT, bersama Kota Pekalongan, terpilih sebagai nominator di antara
25 daerah penerima innovation government award (IGA) tahun 2013 dari
Kemendagri.
Berdasarkan pengalaman BPPT dalam mendampingi beberapa daerah,
Jumain kemudian meyakini bahwa inovasi dapat berkembang secara optimal
apabila kita dapat mengelola tiga hal, yakni perbedaan pendapat/gagasan, sumber
daya manusia yang mumpuni, dan keterbukaan di antara pelaku-pelakunya. Selain
itu, keberhasilan mengembangkan bisnis dan masyarakat yang inovatif akan sangat
ditentukan oleh kualitas leadership (kepemimpinan) di berbagai tingkatan, baik
kepala daerah, para kepala SKPD dan para pelaku bisnis sendiri. “Komitmen
dan konsistensi semua pihak, untuk bersama-sama mau melakukan perubahan melalui
terobosan dalam melaksanakan pembangunan, merupakan kunci keberhasilan seluruh
prakarsa tersebut,” tegasnya.
